Kondisi tanpa kewarganegaraan, atau apatride, adalah komplikasi hukum yang serius. Seorang anak yang tidak memiliki kewarganegaraan akan terabaikan hak-hak dasarnya, seperti akses ke pendidikan dan layanan kesehatan. Situasi ini membutuhkan solusi komprehensif.
Apatride terjadi karena adanya bentrokan antara hukum kewarganegaraan di berbagai negara. Misalnya, seorang anak lahir di negara yang menganut ius sanguinis (asas keturunan) dari orang tua yang apatride. Anak tersebut tidak diakui oleh negara mana pun.
Komplikasi hukum ini juga dapat terjadi jika seorang anak lahir di negara yang menganut ius soli (asas tempat lahir) dari orang tua yang kewarganegaraannya tidak jelas atau tidak diakui oleh negara asal mereka. Anak tersebut bisa saja tidak mendapatkan kewarganegaraan.
Anak-anak apatride sering kali tidak memiliki akta kelahiran, paspor, atau dokumen identitas lainnya. Mereka menjadi individu yang tidak terlihat di mata hukum. Ini menjadikan mereka rentan terhadap eksploitasi dan berbagai masalah sosial lainnya.
Pemerintah Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, berupaya mencegah dan mengatasi komplikasi hukum ini. Hukum ini memberikan solusi dengan memastikan setiap anak yang lahir di wilayah Indonesia memiliki kewarganegaraan yang jelas, sehingga tidak ada anak yang tidak diakui.
Salah satu solusi yang ditawarkan adalah dengan menerapkan asas ius soli secara terbatas. Seorang anak yang lahir di wilayah Indonesia dari orang tua yang tidak diketahui, atau yang tidak punya kewarganegaraan, akan diakui sebagai WNI.
Solusi lain adalah dengan memberikan status kewarganegaraan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang di kemudian hari dapat kehilangan kewarganegaraan orang tua asingnya. Hukum Indonesia memastikan anak-anak ini tetap WNI.
Pemberian status kewarganegaraan juga dapat dilakukan melalui proses naturalisasi. Bagi anak yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, orang tua atau walinya dapat mengajukan permohonan naturalisasi atas nama anak tersebut.
Selain upaya pemerintah, peran serta organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat juga sangat penting. Mereka membantu mengadvokasi hak-hak anak-anak apatride dan mencari solusi hukum yang bisa diterapkan di tingkat global.